Ditetapkannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah kabupaten gresik untuk mengatur pengalokasian anggaran daerah untuk kelangsungan aktifitas unit kerja. Namun pada pelaksanaannya, Bendahara Umum Daerah (BUD) mengalami kesulitan dalam pencarian anggaran yang diajukan oleh unit kerja yang disebabkan kelambatan informasi mengenai plafon anggaran yang telah di tetapkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu periode DASK (1 tahun) sehingga menyebabkan terlambatnya proses pencarian anggaran sehingga mengganggu kinerja dari unit kerja. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mendesain sistem informasi plafon anggaran berbasis komputer yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mempercepat proses pencarian anggaran belanja rutin setiap unit kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.